#010: Karyawan Indosat dan Petani-Buruh Tembakau di abad XIX

Ketika mampir ke Yogya tempo hari, saya menemukan sebuah buku yang sangat menarik, yang berjudul: "Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870", karya Vincent JH. Houben, seorang sejarawan Jawa berasal dari Belanda.

Inti dari buku setebal 785 halaman, terbitan Bentang itu adalah, menceritakan secara gamblang ihwal periodesasi ketika kolonial melakukan eksploitasi secara eksplisit di Indonesia, khususnya di dua daerah semi-otonom, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Secara terperinci, Houben menguraikan ekspansi, eksploitasi, dan intervensi Pemerintah Kolonial terhadap kedua wilayah tersebut. Tentang masa itu,Houben mencatat adanya suatu pergeseran, yakni dari dependensi militer keraton terhadap Pemerintah Kolonial, menuju dependensi ekonomi.

Ketika elite penguasa di kedua kerajaan bekas pecahan Mataram Baru --yang terbelah akibat dari Perjanjian Giyanti (th. 1755 M)-- itu hanya disibukkan dengan saling menebarkan pengaruh dan rebutan tahta kekuasaan di lingkungan keluarga, dengan lihainya Kompeni Belanda memanfaatkan situasi krisis tersebut untuk menguasai tanah-tanah para bangsawan dengan harga sewa tanah dan upah buruh yang murah.

Dengan mengedepankan politik ekonomi yang rakus, dan memanfaatkan ketamakan dan kekerdilan berpikir para elite penguasa lokal (Surakarta danYogyakarta), Kompeni akhirnya berhasil menjerat para bangsawan itu dalam hutang yang sulit untuk dibayar. Setiap ada acara pernikahan, pesta atau hajatan dari penguasa lokal, Kompeni dengan "baik hati"-nya memberikan modal pinjaman untuk keperluan tersebut. Dampaknya, para penguasa lokal itu kemudian terjerat oleh ketergantungan pada para penyewa tanah, sehingga menyebabkan tanah-tanah kerajaan dijual atau digadai dengan harga yang murah untuk kepentingan Kompeni.

Jika sebelumnya, penguasa lokal kehilangan otoritas politiknya karena diambil-alih oleh birokrat-kolonial, maka dalam perkembangan selanjutnya, mereka juga kehilangan otoritas ekonomi yang telah digadaikan kepada para investor "asing" pada jaman itu (baca: Kompeni).
Saya sendiri belum sempat menuntaskan semua isi dari buku yang terbitanaslinya dari KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde), Leiden-Belanda tersebut. Tapi ada satu halaman yang menarik saya, untuk kemudian secara spontan saya melakukan analisis, membuat perbandingan, antara jaman penindasan Kompeni pada masyarakat Jawa di abad 19 dengan neo-kolonialisme era kapitalisme global yang terjadi sekarang.

Sebuah potret klasik di halaman 592, tepatnya. Tampak para petani-buruh tembakau menyortir hasil panen tembakaunya, di sebuah gudang, di bawah pengawasan seorang petugas birokrat Belanda yang bule, didampingi seorang 'centheng' (tangan kanan, tukang pukul) berwajah pribumi. Rata-rata para petani-buruh itu sudah berusia tua. Yang wanita memakai kemben, berkebaya, dan ditutup baju tradisional Jawa yang melekat tanpa dikancing. Sementara yang pria bertelanjang dada, memakai pakaian bawah seperti sarung dan memakai blangkon. Semua petani-buruh itu tak memakai alas kaki. Mereka tampak kurus-tak terawat, dan dari raut mukanya tidak sedikitpun terbersit sinar kebahagiaan.


***
Imaginasi saya kemudian terbang, mengembara, menuju ke peristiwa yang baru saja terjadi di abad 21 ini, ketika program privatisasi Indosat harus merelakan 46 % sahamnya (divestasi) untuk selanjutnya dikuasai oleh pihak asing. Tidak bisa dibayangkan, Indosat yang punya prospek bagus di bidang telekomunikasi, tapi hasil keuntungannya mengalir ke luar negeri.

Samahalnya dengan kasus-kasus yang lain yang telah terjadi selama ini, seperti: Freeport, Exxon Oil, KPC, Caltex dll. Sumber daya alamnya dari kita, sumberdaya manusianya juga dari kita, tapi aliran modalnya menuju dan dinikmati oleh orang-orang "utara" dari "Negeri Atas Angin" --meminjam istilah Pramoedya Ananta Tour. Hasil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alamNusantara, nyaris 50% --atau lebih- dikeruk ke luar negeri. Hal yang sangatditentang oleh Bung Karno, ketika masih menjabat sebagai presiden pertama RI.

Melihat dari proses divestasi Indosat tersebut, dan rencana pemerintah akan terus "menggadaikan" aset-aset negara ke pihak asing, dalam kacamata saya, apa yang dialami oleh para petani-buruh tembakau pada abad 19, dengan karyawan Indosat saat ini, tidaklah ada bedanya. Perbedaan mungkin ada dari sisi konteks ruang, waktu dan peristiwanya saja. Tapi substansinya sebenarnya tetap sama; modal yang dikeruk dari sumber daya alam Nusantara, mengalir ke luar negeri.

Bedanya secara fisik dan materi, petani tembakau bertelanjang dada, kulitnya hitam legam tersengat panas, dibayar dengan upah rendah. Kantornya hanya ruang gudang yang panjang, tanpa memperhatikan kelayakan untuk dihargai sebagai manusia. Mereka tidak pernah mengenal HAM, demokrasi, kesejahteraan dan kesetaraan, sehingga sang majikan Kompeni bisa berbuat seenak hati. Sedangkan karyawan Indosat sekarang berdasi, berbaju rapi dan berkendaraan pribadi. Mereka sudah mengenal HAM. Kalau kesejahteraan tidak diperhatikan, bisa melakukan unjuk rasa. Ada kebebasan berpendapat yang membedakan antara mereka.

Tapi pada dasarnya tetap sama; keduanya sebagai "kacung", buruh di negeri sendiri. Sementara orang-orang bule, tetap berkacak pinggang, duduk-duduk santai sembari minum kopi dan bir di negaranya sana, sambil menunggu sekaligus selalu menghitung aliran baliknya modal. Sementara, yang berperan sebagai 'centheng' diperankan oleh Menteri BUMN, para broker politik, dan para dewan Direksi yang tidak ingin kehilangan kedudukan dan posisi.

Mereka tidak ada persoalan dengan hati nurani dan nasionalisme, yang penting bisa menjadi patron, bisa memberikan "servis" yang memuaskan bagi kepentingan kelompok yang memiliki modal besar. Tak peduli Nusantara harus digadaikan!

Sekali lagi, dalam coretan yang singkat tanpa proses editing yang mantap ini, saya berani berpendapat, bahwa karyawan Indosat saat ini tak ubahnya seperti petani-buruh tembakau di abad 19. Sebagai buruh yang berdasi, merasa asing di negeri sendiri, dan tidak pernah akan mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam mengambil setiap kebijakan. Merasa sebagai anak-bangsa, sungguh nasib seperti itu sangat mengenaskan!


(c) aGus John al-Lamongany, 16 Jan '03